Bidang Peningkatan Kualitas Akademik

Bidang Peningkatan Kualitas Akademik


SMAN 93

Friday, January 14, 2011

Anggota DPR: PTN Harus Utamakan Kualitas, Bukan Kemampuan Finansial

Nala Edwin - detikNews

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Rohmani, meminta perguruan tinggi negeri negeri (PTN) yang akan melakukan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri untuk memperhatikan mutu calon mahasiswa baru.

Ia mengingatkan  jangan sampai calon mahasiswa yang masuk perguruan tinggi negeri tidak memenuhi kualifikasi sebagai calon mahasiswa di fakultas tertentu. Bila ini yang terjadi maka membangun perguruan tinggi kelas dunia akan sulit dicapai.

Rohmani menuturkan, berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru,  pemerintah memberikan kuota  40 persen untuk seleksi penerimaan calon mahasiswa baru yang diserahkan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  untuk mengelolanya secara otonom atau yang disebut dengan jalur mandiri.

"Saya berharap seleksi mandiri ini tetap memperhatikan kualitas atau kualifikasi calon mahasiswa. Acuan utamanya harus kualitas atau memenuhi kualifikasi untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi tertentu bukan karena kemampuan finansialnya.  Hal ini sejalan dengan tujuan kita untuk membangun world class university,” kata Rohmani secara tertulis, Jumat (13/1/2011).

Anggota Komisi X DPR RI itu mendorong  agar PTN  harus secepatnya menjadi world class university. Hal ini harus dimulai dari proses rekrutmen calon mahasiswa baru. Mahasiswa menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan sebuah perguruan tinggi.

Oleh karena itu,  Rohmani meminta Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) agar memantau langsung proses seleksi mahasiswa baru jalur mandiri di  PTN.

"Pemerintah harus memantau langsung hal ini. Pastikan proses seleksinya tetap mengedepankan aspek kualitas seorang calon mahasiswa, apalagi dalam Pasal 6 ayat 2, PP 34 tahun 2010 juga telah menegaskan bahwa penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri termasuk mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan finansial dan yang  orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.” ujar Rohmani.

Rohmani mengkhawatirkan bila tidak diawasi, mekanisme pasar akan berlaku dalam proses seleksi jalur mandiri ini. “Jangan sampai mekanisme pasar berlaku. Siapa yang kuat finansialnya maka ia yang diterima. Sebaliknya, yang memiliki kualifikasi tetapi finansialnya lemah tidak diterima,” tegas anggota DPR  asal Brebes ini.

Untuk menghindari hal tersebut perlu ada kontrol dari pemerintah dan komponen masyarakat lainnya. Hal ini agar pendidikan kita  tetap berada pada porosnya, yakni mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berwawasan kebangsaan.

Pemerintah mensyaratkan PTN untuk menerima mahasiswa baru lewat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebanyak 60%. PTN yang tak penuhi kuota ini akan ditegur.

Sementara itu, mulai tahun ini, Institut Teknologi Bandung (ITB) menghapus penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Seluruh calon mahasiswa akan disaring melalui SNMPTN. ITB tidak ingin terkesan menjual kursi dengan menerapkan jalur mandiri yang ongkosnya memang cukup mahal.

(nrl/vta)

No comments:

Post a Comment