Bidang Peningkatan Kualitas Akademik

Bidang Peningkatan Kualitas Akademik


SMAN 93

Tuesday, January 8, 2013

MK Hapus Kelas Bertaraf Internasional (RSBI) di Sekolah Pemerintah

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapuskan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang berada di sekolah-sekolah pemerintah. MK memutuskan RSBI bertentangan dengan UUD 1945 dan bentuk liberalisasi pendidikan.

"Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Mahfud MD dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat sekolah bertaraf internasional di sekolah pemerintah itu bertentangan dengan UUD 1945. MK juga menilai RSBI menimbulkan dualisme pendidikan.

"Ini merupakan bentuk baru liberalisasi dan berpotensi menghilangkan jati diri bangsa dan diskriminasi adanya biaya yang mahal," tandas MK.

Seperti diketahui, para orang tua murid dan aktivis pendidikan menguji pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas karena tak bisa mengakses satuan pendidikan RSBI/SBI ini lantaran mahal. Mereka adalah Andi Akbar Fitriyadi, Nadia Masykuria, Milang Tauhida (orang tua murid), Juwono, Lodewijk F Paat, Bambang Wisudo, Febri Antoni Arif (aktivis pendidikan).

"Saya senang dengan putusan ini karena MK berpihak kepada rakyat, hormatilah keputusan hukum. Jangan sampai tidak ada RSBI, tapi ada yang setipe," kata wali murid, Widi yang anaknya sekolah di SMA 68.


http://news.detik.com/read/2013/01/08/160301/2136369/10/mk-hapus-kelas-bertaraf-internasional--rsbi--di-sekolah-pemerintah?991101mainnews

Tuesday, July 17, 2012

GUBERNUR BAKAL TINDAK PELAKU PUNGLI DI SEKOLAH


Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo  menegaskan, akan memberikan sanksi tegas jika ada oknum di sekolah yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap orang tua siswa.

Fauzi Bowo meminta para orang tua murid untuk melaporkan jika ada oknum guru atau pegawai di sekolah yang melakukan pungutan liar.

"Laporkan ke dinas dan laporkan ke saya, tanpa pandang bulu yang melakukan itu akan akan mendapatkan sanksi. Terlebih, jika yang melakukan praktik pungli adalah oknum guru atau kepala sekolah, saya akan kenakan sanksi yang berat," tukas Fauzi Bowo, Senin (16/7/2012), saat melakukan kunjungan ke SDN Gedong 06, 03 dan 02 Pagi, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Dalam kunjungannya Fauzi Bowo memantau kelancaran program pelaksanaa Tahun Ajaran Baru di sekolah. 

"Kami telah programkan ke sekolah-sekolah yang tahun ajarannya baru mulai. Pertama, untuk melakukan pengecekan, bahwa tahun ajaran 2012/2013 ini berjalan dengan lancar," ujar Fauzi Bowo.

Dalam kesempatan itu, gubernur melihat sejauh mana program-program yang telah dijalankan Pemprov DKI. Seperti pembukaan ruang pendaftaran murid dan sebagainya. Hasilnya, tidak ditemukan kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan tahun ajaran baru ini.

"Keluhan misalnya kelas satu digabungkan ada dua kelas. Nanti beberapa akan direstruktur, tapi ini tradisi sekolah masing-masing," ucapnya. (ans/aef)

Thursday, May 31, 2012

Lebih dari Satu Juta Guru Akan Dites Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud akan melakukan tes ulang kepada lebih dari satu juta guru yang sudah tersertifikasi dan mendapat tunjangan profesi.

Syawal Gultom selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidik Kemdikbud (Kepala BPSDMP dan PMP Kemdikbud) mengatakan, sebanyak 1.020.000 guru itu akan dites ulang sebagai konsekuensi atas peningkatan kualitas mengajar setelah mendapat pendapatan tambahan dari tunjangan profesi.

"Bagaimana perancangan dan pembelajarannya. Dengan tes ulang ini, kita bisa yakin apakah kualitas guru itu naik atau tidak," kata Syawal di gedung Kemdikbud, Rabu (30/5/2012).

Ia menjelaskan, tes ulang yang akan digelar ini berbeda dengan uji kompetensi awal (UKA). Dalam uji kompetensi, guru berjuang untuk mendapatkan kursi pelatihan dan mendapat sertifikasi. Adapun di tes ulangan ini Kemdikbud hanya akan mengevaluasi penguasaan materi ajar dan pedagogisnya.

"Berbeda dengan UKA, ujian ini hanya untuk mengevaluasi," ujarnya.
Walau demikian, sampai saat ini menurutnya jadwal ujian ulangan ini belum ditentukan. Pasalnya, Kemdikbud masih terus mengurus hal-hal teknis, seperti pembuatan soal dan verifikasi data peserta.

Proses ujian sendiri, lanjut Syawal, dapat dilakukan secara online dan offline. Untuk yang online, soal akan dibuat secara acak melalui komputer, dan hasil ujiannya dapat diketahui langsung setelah ujian berakhir.

Namun, peserta di daerah yang belum mempunyai fasilitas tersebut akan melakukan tes secara tertulis.

"Yang pasti digelar tahun ini karena ujian ini dilakukan untuk pemetaan guru yang berkompeten dan belum," ungkapnya.

Thursday, April 26, 2012

Asean Kembangkan Roadmap Pendidikan Tinggi

SEBUAH roadmap pendidikan tinggi berkelanjutan untuk kawasan Asean tengah dirumuskan. Draft  yang ditargetkan rampung pada 2015 ini berisi outline pengajaran dan penelitian tingkat pendidikan tinggi di Asean, dan telah dipresentasikan kepada para pihak berwenang awal bulan ini.  

University World News, Kamis (26/4/2012) melansir, para pembuat kebijakan di negara-negara berkembang kawasan Asean tengah memfokuskan diri dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini membutuhkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial dan perlindungan lingkungan. Tetapi, pertimbangan lebih lanjut diperlukan dalam hal pengajaran dan riset akademik mengingat perguruan tinggi kini ambil bagian dalam menangani berbagai tantangan global dan regional. 


Direktur Lembaga Kajian untuk Studi Pembangunan Berkelanjutan Global di Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia, Norizon Mohammed Nor menjelaskan, keberadaan roadmap tersebut sangatlah vital bagi perguruan-perguruan tinggi di Asean yang memiliki struktur administratif sangat terpecah-pecah. 


"Kondisi ini membuat tiap departemen memiliki gagasan berbeda tentang pendidikan berkelanjutan. Akibatnya, pengambilan kebijakan antarpemerintah sangat sulit," kata Nor.  


Nor memaparkan, roadmap pendidikan tinggi berkelanjutan tingkat Asean ini adalah langkah penting dalam membawa prinsip-prinsip dan praktik-praktik keberlanjutan ke sistem pendidikan lintas kawasan Asean. Menurutnya, sering kali pemerintah hanya memusatkan perhatian pada riset pendidikan dan lingkungan tanpa menghubungkannya pada pembangunan. 


"Ini adalah saatnya kampus memainkan peran. Merekalah yang melakukan riset, dan menjadi pakar (dalam bidang pembangunan berkelanjutan)," Nor mengimbuhkan. 


Negara seperti Thailand, Malaysia dan Singapura telah fokus pada konsep berkelanjutan baik dalam pengajaran maupun penelitian. Mereka juga membagi hal tersebut dengan berbagai kampus di wilayah yang sama. Tetapi, kata Nor, lebih sulit membuat perubahan di negara-negara miskin seperti Myanmar dan Kamboja. 


"Kita tidak bisa berasumsi bahwa akan ada pendekatan yang sama di semua negara," tuturnya. 


Nor menjelaskan, roadmap ini akan menjadi penting bagi perguruan tinggi untuk fokus pada penelitian tentang kemiskinan. Dalam kondisi lainnya, roadmap ini juga bisa jadi akan membuat kampus meneliti ulang orientasi riset mereka. 


Negara-negara Asean sendiri telah terlibat dalam penelitian regional untuk menargetkan berbagai masalah utama dalam kesehatan dan obat-obatan, agrikultur dan keamanan pangan, energi, lingkungan dan biodiversitas, dan ilmu-ilmu sosial. Tetapi, riset tersebut sejatinya perlu menjawab masalah pembangunan berkelanjutan yang dihadapi masyarakat.  "Pengetahuan baru dibutuhkan untuk memecahkan masalah-masalah baru," kata Nor. 


Tidak hanya fokus pada riset, roadmap ini juga membahas 'pola pikir berkelanjutan' pada seluruh tingkat pendidikan. Pada perguruan tinggi, ini berarti  mengubah pola pendidikan yang tadinya teoritis menjadi lebih melibatkan diri dengan masyarakat. 


Roadmap pendidikan tinggi berkelanjutan tingkat Asean akan menjadi salah satu agenda utama Southeast Asian Ministers of Education (SEAMEO) pada 2012. Implementasi lebih rinci tentang pendekatan konsep tersebut akan dipresentasikan pada pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia, 8 Mei mendatang. 


"Langkah selanjutnya adalah mengundang semua anggota Asean untuk berkomitmen dan menyebarkan konsep pendidikan berkelanjutan ini. Dengan begitu, kami bisa merumuskan rencana aksi lebih komprehensif yang bisa dimulai tahun depan," Nor menandaskan.(rfa)


http://kampus.okezone.com/read/2012/04/25/373/618449/asean-kembangkan-roadmap-pendidikan-tinggi

Thursday, April 12, 2012

Ini Sekolah-sekolah Kedinasan yang Buka Pendaftaran

Jakarta Bagi kaum remaja yang akan lulus SMA dan masih bingung hendak melanjutkan sekolah ke mana, tak ada salahnya melirik sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan yang rata-rata berada di bawah lembaga pemerintah baik departemen maupun non-departemen, sedang membuka pendaftaran. Yuk simak!

Dari wikipedia, ada belasan sekolah kedinasan. Namun tak semuanya membuka pendaftaran mahasiswa baru. Sekolah kedinasan ini memang ada yang membuka peluang untuk ikatan dinas dan ada yang tidak. Namun dari segi biaya, memang lebih murah dari sekolah tinggi atau universitas swasta.

Seperti yang dikatakan Kepala Puskom Publik Kemenhub Bambang S Ervan. Sekolah kedinasan di bawah Kemenhub memang ada biayanya alias tidak gratis.

"Tetap ada biaya, tapi tidak sebesar yang di luar karena ada subsidi dari pemerintah. Itu nanti biaya masuk ke penerimaan negara," jelas Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bambang S Ervan ketika berbincang dengan detikcom, Selasa (10/4/2012).

Kemenhub membawahi 17 sekolah kedinasan di bidang transportasi, di antaranya yakni Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) di Cibitung, Bekasi; Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara; dan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) di Curug, Tangerang. Semua sekolah itu sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru.

Bagi Anda atau kerabat Anda yang lulusan SMA, silakan cari persyaratan pendaftaran dari sekolah-sekolah kedinasan itu. Dari penelusuran detikcom, berikut sekolah kedinasan yang sedang membuka pendaftaran:

Kemenkominfo

Sekolah Tinggi Multi Media Training Center (ST MMTC) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo). Lokasi kuliah di Yogyakarta. Pendaftaran online di www.mmtc.ac.id atau www.pmb.mmtc.ac.id.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Sekolah Tinggi Pariwisata (STP). Lokasi kuliah di Bandung. Pendaftaran online di http://pmb.stp-bandung.ac.id/

2. Akademi Pariwisata (Akpar) Medan. Lokasi kuliah di Medan, Sumatera Utara. Informasi pendaftaran di http://akparmedan.ac.id/

3. Akademi Pariwisata (Akper) Makassar. Lokasi kuliah di Makassar, Sulsel. Informasi pendaftaran di http://akparmakassar.ac.id/in/index.php

4. Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali. Lokasi kuliah di Nusa Dua, Bali. Informasi pendaftaran di http://news.stpbali.ac.id/2011/03/penerimaan-mahasiswa-baru-tahun-2012/stp-2012/

Kementerian Perhubungan 

Ada 17 sekolah kedinasan di bawah Kemenhub yang tersebar di Indonesia. Informasinya bisa dilihat di http://bpsdm.dephub.go.id. Beberapa di antaranya adalah:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). Lokasi kuliah di Marunda, Jakarta Utara. Informasi pendaftaran online di http://sipencatar.stipjakarta.ac.id:81/

2. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI). Lokasi kuliah di Curug, Tangerang. Informasi pendaftaran online di http://www.stpicurug.ac.id/info_sipencatar/

3. Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Lokasi kuliah di Cibitung, Bekasi. Informasi pendaftaran di http://sttd.ac.id/?sttd=18

Kementerian Kesehatan

Ada 33 Poltek Kesehatan di bawah Kemenkes. Informasi pendaftaran murid baru terkompilasi dalam situs Kemenkes, http://www.bppsdmk.depkes.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=67

Kementerian Perindustrian

1. Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (ST3), Bandung, Jawa Barat. Informasi pendaftaran bisa didapatkan di http://stttekstil.ac.id/pmb.php

2. Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI), Jakarta. Lokasi kuliah di Cempaka Putih, Jakarta. Informasi pendaftaran di http://www.stmi.ac.id/index.php?action=generic_content.main&id_gc=138

3. Akademi Teknologi Kulit (ATK), Yogyakarta. Lokasi kuliah di Sewon, Bantul DIY. Informasi pendaftaran bisa dicek ke http://www.atk.ac.id/index.php?offset=7

4. Akademi Kimia Analis (AKA), Bogor. Lokasi kuliah di Tanah Baru, Bogor. Informasi pendaftaran di http://www.atk.ac.id/index.php?offset=7

Kementerian Pertanian 

Kementan membawahi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian di beberapa kota seperti Medan-Sumut, Magelang-Jateng, Gowa-Sulsel, Malang-Jatim dan Bogor-Jabar. Informasi pendaftaran dan ragam jurusan bisa dilihat di situs http://bppsdmp.deptan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=407:penerimaan-mahasiswa-baru-stpp-ta-20122013&catid=70:pengumuman-bppsdmp&Itemid=207

Kementerian Sosial

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), Bandung, Jawa Barat. Informasi pendaftaran bisa dilihat di situs http://www.stks.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=114:pmb-stks-2012&catid=36:pengumuman&Itemid=63

Lembaga Sandi Negara

Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Bogor, Jawa Barat. Lokasi kuliah di Ciseeng, Bogor. Informasi pendaftaran di http://stsn-nci.ac.id/pendaftaran-spmb-2012-gelombang-ii/

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Akademi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (AMKG), Tangerang. Lokasi kuliah Pondok Betung, Bintaro, Tangerang, Banten. Informasi pendaftaran bisa dilihat di situs http://amg.ac.id/site/berita_detail/288

Badan Pusat Statistik (BPS)

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) di bawah Badan Pusat Statistik (BPS). Lokasi kuliah di Jakarta. Pendaftaran online di www.stis.ac.id.

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN), Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan ini tanpa ikatan dinas. Informasi pendaftaran bisa dilihat di http://www.sttn-batan.ac.id/

Lembaga Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara - Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN), Bandung, Jawa Barat. Info pendaftaran bisa dilihat di situs http://www.stialan.ac.id/


(nwk/nrl)

124.722 Pelajar SMA/SMK Siap Ikuti UN Senin besok 16-19 April 2012

siswa smu UNSebanyak 124.722 pelajar setingkat SMA dan SMK akan melaksanakan Ujian Nasional (UN) yang rencananya akan berlangsung 16-19 April mendatang. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memastikan, saat ini, persiapan jelang UN sudah mencapai 100 persen. Ditargetkan, tingkat kelulusan siswa SMA/SMK di Jakarta mencapai 99,9 persen.

Wakil Disdik DKI Jakarta, Agus Suradika mengatakan, saat ini seluruh persiapan UN hampir semuanya rampung. Bahkan, soal ujian pun sudah masuk percetakan. "Persiapan saat ini sudah ditahap pencetakan soal, Jumat besok akan mengecek percetakan semoga tidak ada kendala," ujar Agus, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (5/4).

Diakui Agus, untuk pencetakan soal kali ini, ada yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil lelang yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pencetakan soal dilakukan di daerah Kudus, Jawa Tengah. "Soal dicetak di Kudus. Kalau sebelumnya di Jakarta. Itu sesuai dengan hasil pemenang lelang," katanya.

Sesuai jadwal yang ditetapkan, kata Agus, 14 April nanti soal akan tiba di Jakarta. Ia memastikan, akan mengawal pendistribusian soal, mengingat jalur distribusinya cukup jauh. "Kita harap tidak ada kendala yang berarti. Sekarang tinggal menunggu pelaksanaan," katanya.

Ditambahkan Agus, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan rayon dan instansi terkait mengenai keamanan pendistribusian soal ujian. Jika tahun kemarin sekolah mengambil soal ke rayon, maka saat ini soal akan diantarkan langsung untuk lebih memberikan jaminan keamanan, agar tidak terjadi kebocoran soal. "Kita harap dari kualitas proses dan hasil penyelenggaraan UN 2012 bisa lebih baik," ujarnya.

Ia merinci, dari 124.722 siswa yang akan mengikuti UN pada Senin, 16 April mendatang yakni 59.545 siswa SMA dan 65.177 siswa SMK. "Semoga UN kali ini berjalan lebih baik. Kita juga akan meminimalisir kecurangan dan kebocoran soal," tandasnya.



http://www.jakarta.go.id/web/news/2012/04/124.722-pelajar-smasmk-siap-ikuti-un

Tuesday, March 13, 2012

SKB 5 Menteri Fokus Kelola Distribusi Guru

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh kembali mengungkapkan, ditandatanganinya Suat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri pekan lalu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan, roh yang terdapat dalam SKB lima menteri itu adalah untuk menarik seluruh urusan tata kelola guru yang tahun ini ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota kembali menjadi wewenang pemerintah provinsi dan pusat.

Seperti diberitakan, SKB lima menteri  ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama.
Inti dari SKB itu adalah soal distribusi guru. Jadi kalau ada kelebihan atau kekurangan guru di tingkat provinsi, maka gubernur punya kewenangan untuk mendistribusi guru antarkabupaten
-- M Nuh
"Inti dari SKB itu adalah soal distribusi guru. Jadi kalau ada kelebihan atau kekurangan guru di tingkat provinsi, maka gubernur punya kewenangan untuk mendistribusi guru antarkabupaten," tegas Nuh, seusai membuka lokakarya tentang "Desentralisasi Pendidikan" dengan tema "Problematika, Prospek, dan Tantangan Masa Depan", Senin (28/11/2011), di Gedung Kemdikbud, Jakarta.

Ia menjelaskan, melalui SKB tersebut nantinya akan diatur mengenai distribusi guru dari tingkat yang terkecil. Tingkat kabupaten/kota akan ditangani oleh pemerintah provinsi dan jika memang harus dilakukan distribusi antarprovinsi, maka pemerintah pusat memiliki wewenang untuk melakukannya.

"Kewenangan provinsi hanya untuk mutasi antarkabupaten. Distribusi lintas provinsi tidak mungkin diselesaikan oleh provinsi. Maka itu ada SKB ini, karena harus ditarik ke pusat," jelasnya.

Distribusi guru lemah

Nuh mengakui, persoalan distribusi guru memang selalu menuai kendala. Untuk itu, melalui SKB ini, Nuh meyakini distribusi guru akan merata secara nasional dengan biaya yang relatif lebih hemat.

Ia mengungkapkan, saat ini secara nasional Indonesia masih kekurangan ratusan ribu guru. Kekurangan itu, menurut dia, bukan karena tidak tersedianya tenaga guru, melainkan lebih kepada tata kelola distribusi guru yang belum optimal. Maka, ia menilai, lebih baik dilakukan optimalisasi jumlah guru untuk didistribusikan secara nasional daripada mengangkat guru baru.

"Mengapa harus menambah 300.000 guru jika bisa dioptimalkan melalui distribusi yang merata," ungkapnya.

Mengenai pelaksanaannya, SKB tersebut menerapkan prinsip sukarela. SKB ini memungkinkan mobilitas guru menjadi meningkat, khususnya ketika ingin memenuhi syarat minimal 24 jam mengajar dalam seminggu untuk mendapatkan tunjangan profesi.

"Jika ada guru yang tidak memenuhi waktu mengajar 24 jam, saya rasa distribusi di daerah itu belum optimal. Daripada tidak dapat tunjangan, lebih baik kan pindah," kata dia.

Share it

There was an error in this gadget
There was an error in this gadget