"Nanti kita ajak bicaralah PTN-PTN itu. Tetapi, kalau mau pakai cara yang paling gampang, ya, sanksi finansial itulah," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh seusai rapat kerja dengan Komisi X DPR-RI, Senin (17/1/2011), di Jakarta.
Dalam rapat kerja itu anggota Komisi X DPR-RI Raihan Iskandar mendesak agar pemerintah memberikan sanksi tegas pada PTN-PTN yang bersikeras melaksanakan seleksi mandiri sebelum SNMPTN.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Djoko Santoso mengaku telah memberikan peringatan keras kepada PTN agar mematuhi aturan yang ada.
"Mereka sudah menurut dan sekarang tidak ada lagi yang menggelar seleksi mandiri sebelum SNMPTN," ujarnya.
Terkait jalur mandiri PTN itu, Nuh mengatakan, pihaknya pada 2012 berencana menghapus jalur mandiri yang kerap dianggap sebagai penyebab mahalnya biaya pendidikan di PTN. Saat ini Kemdiknas tengah menyiapkan struktur dan porsi anggaran, khususnya di perguruan tinggi.
Nuh mengatakan, selama ini sumber anggaran PTN berasal dari mahasiswa (SPP dan sumbangan), pemerintah, dan kerja sama dengan mitra (penelitian, industri, dan pemerintah daerah). Untuk menaikkan sumber pendapatan, biasanya PTN akan menaikkan uang SPP, sumbangan, atau melalui jalur mandiri. Mulai 2012, Mendiknas berharap langkah ini tidak akan dilakukan lagi karena PTN didorong untuk menambah pendapatan melalui peningkatan kerja sama penelitian atau dengan industri dan pemerintah daerah.
"Kalau porsi kerja sama penelitian dan industri ini bisa naik, pemerintah akan menaikkan insentif. Tetapi, kalau pendapatan perguruan tinggi bertambah dari uang mahasiswa, insentif dari pemerintah akan dikurangi. Tujuannya, agar teman-teman bersemangat menambah kerja sama dengan mitra," kata Nuh.
Nuh mengaku yakin, pihaknya memiliki anggaran yang cukup untuk memberikan insentif kepada PTN yang berprestasi itu.
"Kenapa kami berani beri insentif itu? Ada kan
